LENGKAPI DATA BERIKUT INI JIKA INGIN BUKA USAHA JASA PENGIRIMAN BARANG UNTUK PARA PELAKU USAHA UMKM

 

Terdapat dua peraturan yang mengatur mengenai Izin Usaha yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang. Pertama adalah Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (Permen 49/2017). Kedua adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegerasi secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika (Permen 7/2018). Hal yang membedakan kedua peraturan ini adalah dalam jenis izin yang dikeluarkan. Adapun perbedaan dari kedua jenis izin tersebut adalah berdasarkan ruang lingkup kegiatan usaha. Menteri Perhubungan berwenang mengeluarkan Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (IUJPT), sedangkan Menteri Komunikasi dan Informatika berwenang untuk mengeluarkan Izin Penyelenggara Pos.

Adapun ruang lingkup kegiatan usaha yang wajib mendapatkan IUJPT berdasarkan Permen 49/2017 adalah kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman barang yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, perkeretaapian, laut, dan udara yang dapat mencakup kegiatan: Penerimaan; Penyimpanan; Sortasi; Pengepakan; Penandaan; Pengukuran; Penimbangan; Penerbitan dokumen angkutan; Pengurusan penyelesaian dokumen; Pemesanan ruangan pengangkut; Pengiriman; pengelolaan pendistribusian; perhitungan biaya angkutan dan logistik; klaim; asuransi atas pengiriman barang; penyelesaian tagihan dan biaya lainnya yang diperlukan; penyediaan sistem informasi dan komunikasi; penyediaan layanan logistik di pasar nasional dan internasional secara konvensional dan/atau elektronik; penyediaan e-commerce, teknologi internet yang menggunakan sistem satelit yang memungkinkan pelacakan real-time barang; pengangkut kontraktual atau Non Vessel Operator Common Carrier (NVOCC); dan jasa pengiriman barang dan/atau barang khusus bawaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.




Hal-hal yang perlu disiapkan dalam pengurusan izin usaha jasa pengiriman barang antara lain: Surat Permohonan yang dilengkapi materai; Identitas Pemohon/Penganggung jawab; Akta Pendirian dan Perubahan; NPWP; Tenaga Ahli WNI, minimum D3 bidang Pelayaran / Maritim / Penerbangan / Transportasi / IATA Diploma / FIATA Diploma, S1 Logistik atau sertifikat kompetensi profesi di Bidang Forwarder atau Manajemen Supply Chain atau sertifikat ahli Kepabeanan atau Kepelabuhanan (alternatif atau kumulatif); Memiliki modal dasar paling sedikit Rp1,2 M, dan paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah atau diaudit oleh kantor akuntan publik; Memiliki Sertifikat kepemilikan gedung kantor sendiri atau bukti sewa gedung paling sedikit 2 (dua) tahun; Proposal teknis yang dilengkapi dengan: Keterangan memiliki atau menguasai kendaraan operasional minimal roda 4 yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau sewa yang sah; Keterangan memiliki atau menguasai lahan parkir atau pool; Keterangan memiliki sistem sarana peralatan perangkat lunak dan keras serta sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi transportasi darat, laut, udara, perkeretaapian sesuai dengan perkembangan teknologi.

Kategori jasa pengiriman barang ekspedisi terdapat di PaDi UMKM yang dapat dicoba untuk para pelaku usaha UMKM pemula. Jasa pengiriman barang dapat menjadi pilihan usaha yang patut dicoba mengingat jasa pengiriman barang menjadi salah satu penghantar barang yang dilakukan untuk transaksi secara online. Daftar sekarang di PaDi UMKM untuk kategori jasa pengiriman barang.

Belum ada Komentar untuk "LENGKAPI DATA BERIKUT INI JIKA INGIN BUKA USAHA JASA PENGIRIMAN BARANG UNTUK PARA PELAKU USAHA UMKM"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel